Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan tempat pembayaran pajak motor juga dapat ditingkatkan dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan. Masyarakat dapat dilibatkan melalui forum diskusi publik, survei, atau pembentukan kelompok kerja.
Tempat pembayaran pajak motor yang dikelola secara transparan dan akuntabel harus memiliki sanksi yang jelas bagi pengelola yang melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan dana. Sanksi ini dapat berupa sanksi administratif, pidana, atau perdata, sehingga dapat memberikan efek jera dan mencegah terjadinya penyimpangan.
Dengan memastikan pengelolaan tempat pembayaran pajak motor yang transparan dan akuntabel, masyarakat dapat memiliki kepercayaan bahwa pajak yang mereka bayarkan digunakan secara bertanggung jawab untuk pembangunan. Hal ini akan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan berkontribusi pada peningkatan pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan.
